Kuasa Hukum Lilik dan pihak PT Tunggal Jaya Propertindo, Muhammad Fauzi (dua dari kiri) dan Lilik Suprapti (dua dari kanan) (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kuasa Hukum Lilik dan pihak PT Tunggal Jaya Propertindo, Muhammad Fauzi (dua dari kiri) dan Lilik Suprapti (dua dari kanan) (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Berawal dari perjanjian jual beli tanah pada 2017, Lilik Suprapti, warga Jalan Sasando, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang kini malah digugat oleh Roy Rafidianta, warga Perumahan Pondok Blimbing Indah Kota Malang yang awalnya merupakan calon pembeli tanah milik Lilik Suprapti.

Digugatnya Lilik Suprapti lantaran pihak Roy Rafidianta, menilai perjanjian jual beli tanah tersebut dilanggar oleh Lilik sehingga membuat pihak Roy melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang karena merasa dirugikan oleh pihak Lilik. Selain menggugat Lilik, pihak Roy juga menggugat Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo dan Notaris Dian Agustin Ismanto serta dua warga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Lilik Suprapti dan PT Tunggal Jaya Propertindo, Muhammad Fauzi menjelaskan, jika yang terjadi sebetulnya justru dari pihak Roy yang tak beritikad baik saat perjanjian jual beli.

Pada 2017, Roy mendatangi Lilik dan berniat melakukan pembelian dua lahan milik Lilik. Setelah sepakat, kemudian Lilik diajak ke notaris bernama Duri Astuti pada 20 Januari 2017 untuk membuat beberapa point pernyataan perihal jual beli lahan serta menitipkan sertifikat tanah miliknya ke notaris sebagai kesediaan untuk proses perjanjian jual beli setelah pihak Roy menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp 3.000.000

Dari situ kemudian munculah empat poin kesepakatan perihal perjanjian jual beli tanah antara Lilik dan Roy. Dimana pada poin pertama, apabila pihak kesatu yakni Lilik, telah mengurus surat pernyataan ahli waris di lurah dan camat. Kedua, pembayaran sebesar Rp 50 juta, apabila obyek tersebut telah diukur BPN dan beberapa bidang tanah di belakang obyek tersebut, telah diikat oleh pihak kedua yakni Roy.

Ketiga, pembayaran selanjutnya, sebesar Rp 4.000.000.000 juta apabila tanah tersebut telah diukur pihak BPN dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan cara pembayaran, Rp 3.000.000.000 miliar dibayar pada saat penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli. Sedangkan sisanya Rp 1.197.000.000 akan dibayar mengangsur selama enam bulan, yaitu masing-masing sebesar Rp 199.500.000.

Keempat, apabila salah satu bidang tanah di belakang obyek tersebut bermasalah atau tidak bisa dibeli oleh pihak kedua maka perjanjian ini batal dan uang muka kembali pada pihak kedua.

"Nah setelah itu pihak kesatu ini selalu aktif menanyakan kejelasan kepada pihak Roy, bagaimana kelanjutan jual beli lahan ini. Tapi dari pihak sana malah tidak ada itikad baik. Bahkan saat klien saya mendatangi kantornya, malah tidak ditemui oleh Roy, alasannya dia sedang keluar. Tapi ada yang melihat dia keluar dari pintu samping dan ini juga sudah dijelaskan di persidangan," bebernya.

Usai munculnya perjanjian jual beli tersebut, Lilik langsung melakukan kepengurusan surat pernyataan ahli waris di kelurahan maupun kecamatan. Namun setelah itu terpenuhi, lagi-lagi pihak Roy juga tidak beritikad baik untuk memenuhi poin perjanjian kedua, yakni dengan melakukan pembayaran sebesar Rp 50 juta.

"La surat pernyataan waris sudah dibuat, kemudian janjinya mau bayar Rp 50 juta. Tapi ini malah nggak ada kejelasan. Klien saya seminggu sesudahnya itu langsung melakukan kepengurusan surat pernyataan ahli waris itu," tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, setelah dua tahun pihak Roy tak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembelian tanah, kemudian pada tahun 2019, tanah milik Lilik ditawarkan kepada pihak The Rich Sasando milik PT. Tunggal Jaya Propertindo.

"Saat ngambil sertifikat di notaris, klien saya juga memberi tahu Roy, dia tahu kalau diambil, dan yang menyerahkan ini pihak notaris. Kalau notaris nggak menghubungi Roy kan nggak berani menyerahkan," jelas kuasa hukum Lilik.

Saat dalam proses pengecekan tanah maupun proses jual beli dengan pihak PT, semuanya sesuai dengan prosedur tanpa adanya sebuah masalah. Bahkan dari pihak PT bisa menyelesaikan pembelian tanah di belakang obyek milik Lilik maupun milik Lilik dalam waktu sekitar delapan bulan.

"Semuanya nggak ada masalah saat jual beli dengan pihak PT. La kalau perjanjian dengan Roy, dia ini untuk menyelesaikan tanah yang di belakangnya saja nggak ada gerakan atau upaya, kan sesuai perjanjian jika tanah di belakangnya tidak bisa terbeli atau masalah, maka perjanjian jual beli dengan klien saya batal," jelasnya.

Setelah tak bisa membeli lahan milik Lilik, Roy pun kemudian mengajukan gugatan ke PN Kota Malang. Melalui gugatan No: 81/Pdt.G/2019/PN.Mlg, Roy juga  dua warga lainnya yakni Rujito dan Darno, yang merupakan pemilik lahan di belakang lahan Lilik.

"Namun gugatan yang diajukan tersebut ditolak oleh Hakim dan mengabulkan gugatan rekonvensi klien kami. Sekarang, Roy ajukan lagi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek yang sama dan mengajukan banding atas putusan PN Malang," tegas Fauzi.

Untuk itu, karena kliennya merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateril, saat ini pihaknya akan melakukan gugatan balik terhadap pihak Roy. 

"Saat ini kami sedang menginventarisir aset-aset milik Roy, untuk menjadi objek sita jaminan ataupun penentuan jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami PT," paparnya.

Sementara itu, dari pihak Roy, melalui kuasa hukumnya, yakni Koko Widiatmoko, dalam keterangannya menjelaskan, jika kliennya merasa dirugikan. Sebab menurutnya perjanjian tersebut tidak batal demi hukum dan tidak kadaluarsa. Menurutnya, jika ingin adanya pembatalan, tentunya semua harus berproses melalui pengadilan.

Sehingga saat ini pihaknya telah mengajukan gugatan atas tindakan melawan hukum ke PN Malang dengan nomor gugatan 43/Pdt.G/2020/PN Mlg. Dari gugatan yang diajukan, Minggu depan akan dilanjutkan dengan agenda mediasi di PN Kota Malang.

“Klien kami telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Karena pemilik lahan tersebut telah mengalihkan objek yang telah dijual oleh klien kami kepada pihak lain kan tanpa melalui hal itu (mekanisme pengadilan). Padahal perjanjian belum batal secara hukum,” ujarnya.

"Jika dalam hukum pidana namanya main hakim sendiri, kita menangkap maling kemudian dipukuli, kita hukum sendiri. Nah dalam hukum perdata salah satu contohnya ya seperti menganggap ini sudah batal, dianggap ini sudah batal, akhirnya mengalihkan ke pihak ketiga. Ya kita sudah berproses, kita menyerahkannya sesuai hukum acara perdata, kita mengikuti proses itu," pungkasnya (27/2/2020).