Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Usulan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait fatwa pernikahan lintas tingkat ekonomi masih menjadi perbincangan publik.

Usulan yang disampaikan Muhadjir kepada Menteri Agama Fachrul Razi pada 19 Februari 2020 lalu ini bertujuan untuk meminimalkan peningkatan angka kemiskinan. Simpelnya, usulan itu menganjurkan bahwa yang kaya menikahi yang miskin begitupun sebaliknya.

Banyak masyarakat yang menilai, jika usulan ini disetujui, bahwa persoalan jodoh pemerintah dianggap ikut campur. Padahal, perkara kehidupan seharusnya menjadi ranah pribadi setiap orang.

Ramainya perbincangan ini juga ditanggapi Wali Kota Malang Sutiaji. Ia menyebut, jika hal tersebut disepakati untuk masuk dalam peraturan pusat, maka harus memperhatikan dampak di masyarakat. Salah satunya, untuk tidak seolah mendeskriditkan keadaan seseorang.

"Kalau Undang-Undang menyatakan begitu saya kira jangan mendeskriditkan yang miskin. Dia tetap hak nya, (yang kaya) nikahin orang miskin nanti pasti ditelantarkan, ya jangan," ungkapnya. 

Meski begitu, dijelaskannya pernikahan lintas status perekonomian akan menjadi pilihan solutif jika tujuannya baik. Karena, hal itu juga menjadi salah satu upaya dalam mengurangi adanya kelompok yang kaya dan miskin di Indonesia.

Yang mana, hal itu hingga kini memang masih seakan terasa. Bahkan, dalam keseharian saja gap atau jarak antara si kaya dengan si miskin itu masih sangat terlihat.

"Saya kira bentuk komitmen, itu juga yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau itu ingin ngangkat (derajat dan kesejahteraan masyarakat) dan menjadi asimilasi saya kira itu bagus," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya perihal usulan si kaya menikahi yang miskin ini dikatakan Muhadjir masih sebatas intermezzo. Di mana dalam fatwa itu tidak bersifat wajib dan mengikat.