Nasib Raperda RDTR Kian Tak Jelas, Bermacam Industri Muncul di Kawasan Hijau

Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan
Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan

SUMENEPTIMES, PASURUAN – Nasib Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kian tak jelas. Setelah bulan April lalu ditunda pembahasannya, kali ini pembahasan raperda perubahan tata ruang tersebut kembali dipending.

Sejak dua hari lalu, DPRD melaksanakan pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018. Agenda persidangan ini akan berakhir pada awal Juli mendatang.

Jika merunut sisa waktu masa kerja DPRD yang berakhir pada Agustus 2019 mendatang, kecil peluang untuk melanjutan pembahasannya. Karena anggota DPRD punya kewajiban untuk mendahulukan pembahasan KUA PPAS PABPD 2019 dan APBD 2020.

“Setelah pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018, DPRD punya kewajiban untuk melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2020 yang harus selesai pada Agustus mendatang. Jika menunggu pelantikan anggota DPRD yang baru, akan semakin terlambat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Pembahasan Raperda RDTR empat kecamatan yakni Kecamatan Grati, Gempol, Wonorejo dan Pandaan dimulai pada 18 Februari lalu. Molornya pembahasan raperda ini menambah daftar panjang terkatung-katungnya nasib Perda RDTR empat kecamatan lainnya yang telah disyahkan pada tahun 2016 lalu.

Perda yang mengatur perubahan kawasan di kecamatan Beji, Kraton, Purwosari dan Bangil hingga saat ini belum juga di undangkan dalam lembaran daerah. Sementara pada kawasan tersebut, sudah berdiri bermacam industri di atas lahan hijau yang secara legal formal belum dilakukan perubahan tata ruang kawasan.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sumeneptimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sumeneptimes.com | marketing[at]sumeneptimes.com
Top