Butuh Tambahan Alat Rekam, Dispendukcapil Ajukan Anggaran Rp 1,05 Miliar

Pelayanan kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang yang setiap hari membludak (Nana)
Pelayanan kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang yang setiap hari membludak (Nana)

SUMENEPTIMES, MALANG – Siapapun akan dengan mudah menyatakan, bahwa kantor pelayanan pemerintahan Kabupaten Malang terpadat dikunjungi masyarakat adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Setiap hari kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang diserbu ribuan warga yang mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil. 

Hal ini terlihat dari nomor antrean warga di kantor yang dipimpin oleh Sri Meicharini atau akrab disapa Rini.

Kondisi padatnya antrean warga itu, disebabkan alat kependudukan dan catatan sipil belum ideal dalam upaya melayani jumlah kebutuhan masyarakat. 

Misalnya, alat rekam kependudukan yang saat ini berjumlah 25 unit di 33 kecamatan yang dianggap belum bisa mengurai kepadatan antrian warga.

Sehingga antrian yang harusnya terpecah di 33 kecamatan tidak bisa diurai dan akhirnya menumpuk dengan angka ribuan orang di kantor Dispendukcapil.

"Kita akui dengan alat rekam, misalnya, yang ada belum bisa mempercepat pelayanan. Karenanya, kita akan ajukan tambahan alat rekam di tahun ini," kata Rini Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Kamis (21/06/2019) kepada MalangTIMES.

Ada 10 unit alat rekam yang rencananya akan diajukan Dispendukcapil Kabupaten Malang dalam perubahan anggaran kegiatan (PAK) 2019.

Dimana total anggarannya bisa menyerap sekitar Rp 1,050 miliar.

Dengan asumsi bahwa dengan melalui pelelangan, satu unit alat rekam itu bisa seharga Rp 97-98 juta. 

"Sehingga ajuan anggaran kita senilai itu untuk pengadaan alat rekam sejumlah 10 unit," ujar Rini.

Disinggung terkait harapan besar Plt Bupati Malang Sanusi, mengenai pelayanan kependudukan dan catatan sipil tahun 2020 sudah seluruhnya bisa ditangani di 33 kecamatan.

Rini merespon positif hal tersebut. Tapi, lanjutnya, tentu diperlukan adanya kesiapan alat dan infrastruktur memadai di 33 kecamatan.

"Tentunya kantor kecamatan membutuhkan alat pendukcapil yang lengkap. Selain juga persoalan jaringan internet yang setiap wilayah medannya berbeda. Tapi, kebijakan pak Sanusi tentu kita dukung penuh," ujarnya.

Secara teknis, lanjut Rini, untuk pelayanan itu ranahnya berada di Diskominfo Kabupaten Malang. Terkait pengadaan infrastruktur pendukcapil di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Ia itu tergantung Diskominfo dalam pengadaannya. Kita sebenarnya juga ada program go-digital untuk ke arah sana, tapi untuk 2020 datang," ucap Rini yang mencontohkan di tahun 2019 ini program go-digital di tingkat kecamatan baru di tahap pilot project.

"Yang baru berjalan walau belum bisa mencakup seluruh wilayah di satu kecamatan adalah Lawang. Di sana baru ada dua kelurahan yang sudah jalan (Lawang dan balerejo, red)," pungkasnya.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]sumeneptimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]sumeneptimes.com | marketing[at]sumeneptimes.com
Top